Oleh : M. IPAN (Bendahara Umum HMI Cabang Tanjab Barat Periode 2025-2026)
Di tengah dinamika kehidupan bangsa dan berbagai tantangan kebangsaan hari ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dituntut untuk kembali merefleksikan jati diri dan khittah perjuangannya. HMI bukan sekadar organisasi kaderisasi, bukan pula organisasi yang hadir hanya untuk mempertahankan eksistensi struktural. Lebih dari itu, HMI merupakan organisasi perjuangan yang memiliki tanggungjawab intelektual, keumatan, dan kebangsaan.
Dinamika PB HMI saat ini harus menjadi ruang evaluasi bersama. Kepemimpinan di tingkat Pengurus Besar tidak boleh hanya disibukkan dengan urusan konsolidasi kekuasaan organisasi, melainkan harus mampu menghadirkan gagasan, sikap, serta gerakan yang mencerminkan nilai-nilai perjuangan HMI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
HMI Harus Tetap Berada pada Khittah Perjuangan
Khittah perjuangan HMI harus menjadi landasan utama dalam setiap langkah dan keputusan organisasi. Independensi, keislaman, keindonesiaan, serta tanggung jawab intelektual merupakan nilai yang tidak boleh ditinggalkan hanya karena kepentingan sesaat.
HMI tidak boleh kehilangan daya kritisnya. Ketika kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, HMI harus hadir memberikan kritik. Sebaliknya, ketika terdapat kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, HMI juga harus mampu memberikan apresiasi secara objektif.
Kritik bukan berarti permusuhan, sebagaimana dukungan bukan berarti kehilangan independensi. HMI harus menempatkan dirinya sebagai kekuatan moral dan intelektual yang berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan menjadi bagian dari kepentingan kekuasaan.
Independensi Harus Menjadi Landasan Dalam Momentum Kongres Bandar Lampung
Kongres HMI di Bandar Lampung tidak boleh dimaknai sebatas agenda pergantian kepemimpinan dan perebutan posisi struktural. Kongres harus menjadi momentum evaluasi perjalanan organisasi sekaligus titik balik untuk memperkuat independensi HMI.
PB HMI ke depan harus mampu menegaskan kembali posisi organisasi sebagai kekuatan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Jangan sampai HMI kehilangan keberanian menyampaikan kritik karena kedekatan dengan kekuasaan, kepentingan politik, maupun akses terhadap jabatan.
Independensi HMI bukan sekadar kalimat yang tercantum dalam konstitusi organisasi. Independensi harus tercermin dalam sikap, keputusan, dan keberanian mengambil posisi ketika kepentingan masyarakat membutuhkan pembelaan.
Kongres Bandar Lampung harus melahirkan kepemimpinan yang tidak hanya mampu merawat hubungan antar kader, tetapi juga berani menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan. Sebab, tugas HMI bukan menjadi pembenar setiap kebijakan pemerintah, melainkan menjadi mitra kritis yang memastikan kekuasaan tetap berjalan dalam koridor kepentingan rakyat.
Delegasi Cabang Bukan Barang Dagangan
Ada satu hal yang perlu menjadi pengingat bagi seluruh Ketua Umum Cabang dan jajaran pengurus HMI di seluruh Indonesia: organisasi bukan media atau alat yang dapat diperdagangkan demi kepentingan pribadi, kelompok, maupun transaksi politik. Jabatan dalam organisasi bukanlah komoditas.
Rekomendasi, dukungan, mandat, dan keputusan organisasi tidak semestinya dijadikan alat tawar-menawar untuk memperoleh keuntungan tertentu.
Sebagaimana yang perlu kita renungkan bersama:
“HMI bukan lapak untuk memperjualbelikan kepentingan, bukan kendaraan untuk mengantar ambisi pribadi, dan bukan alat transaksi bagi mereka yang ingin menukar idealisme dengan keuntungan sesaat. Jabatan boleh berganti, kepengurusan boleh berakhir, tetapi kehormatan dan marwah organisasi tidak boleh diperjualbelikan.”
Ketua Umum Cabang dan seluruh pengurus memiliki tanggungjawab menjaga kehormatan organisasi. Jangan sampai energi kader yang seharusnya digunakan untuk perkaderan, pengabdian, dan perjuangan justru habis untuk membangun transaksi kepentingan.
Kritik terhadap PB HMI juga harus dibangun melalui argumentasi, konstitusi, dan tanggungjawab moral, bukan karena kepentingan yang tidak terpenuhi. Independensi harus dimulai dari cabang, sebab PB HMI tidak akan memiliki kekuatan moral apabila independensi di tingkat cabang justru dikompromikan.
Mengembalikan HMI sebagai Rumah Perjuangan
Pada akhirnya, HMI harus kembali menjadi rumah bagi gagasan, dialektika, keberanian, dan perjuangan. PB HMI harus mampu mendengar suara cabang, menghargai perbedaan pandangan, serta membuka ruang kritik sebagai bagian dari pendewasaan organisasi.
Kader HMI tidak boleh hanya dididik untuk menjadi pengurus, tetapi harus dipersiapkan menjadi insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT.
Kongres di Bandar Lampung harus meninggalkan warisan yang lebih besar daripada sekadar terpilihnya seorang Ketua Umum. Warisan itu adalah kembalinya kepercayaan kader terhadap organisasi, menguatnya independensi, dan tegaknya kembali khittah perjuangan HMI.
Sebab, HMI tidak didirikan untuk mengabdi kepada kekuasaan. HMI hadir untuk mengabdi kepada nilai, umat, dan bangsa.
Penulis : M. IPAN (Bendahara Umum HMI Cabang Tanjab Barat Periode 2025-2026)






