Sambut Hari Bahkti Adhyaksa ke 62 dan HUT IAD ke 22, Kejari Tanjung Jabung Barat Santuni Anak Panti Asuhan dan Purnaja di Tanjab Barat Diduga Proses Tender Cacat Hukum, Rekanan Bakal Pidanakan Pokja Banyak Salah Lokasi, Proyek di Dinas PU PR Tanjabbar Dibatalkan Bupati Tanjab Barat Serahkan Bantuan Korban Banjir di Kecamatan Betara

Home / Berita / Pemerintahan / Tanjab Barat

Rabu, 14 Juni 2023 - 19:00 WIB

Bupati Tanjab Barat Ikuti Rakornas Wasin Tahun 2023 Secara Virtual

KUALATUNGKAL Lj- Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) Tahun 2023, Rabu (14/06). Rakornas yang diikuti secara virtual dari ruang rapat Bupati tersebut juga turut dihadiri oleh Inspektur, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Koperindag/mewakili, Sekretaris Disnaker, Kepala DMPTSP/mewakili dan undangan lainnya. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan pihaknya kerap mendapati penolakan maupun penghalangan dalam upaya pengawalan dan hal ini menurutnya berdampak pada pencegahan permasalahan menjadi tidak optimal. Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan pihaknya melakukan pengawasan untuk menyelesaikan mandat pembangunan pada RPJMN 2020-2024 dan pihaknya mendapati adanya program yang belum optimal diselesaikan. Ia juga mengatakan dalam program infrastruktur terdapat 58 proyek strategis yang belum dimulai. Hal ini disebut memiliki resiko keterlambatan proyek hingga tidak optimalnya manfaat pembangunan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya ingatkan bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukan hal yang mudah, menurutnya diperlukan peran pengawasan dalam mewujudkannya.“Bahkan, presiden turun langsung kelapangan untuk memastikan program pemerintah betul-betuk sampai kepada masyarakat dan jika tidak diawasi, tidak sedikit program pemerintah yang bablas dan tidak mendapatkan hasil seperti yang diinginkan,” ujarnya. Presiden juga menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh, sebanyak 43 % program berpotensi tidak optimal. Disamping itu, terdapat potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21 % dari nilai anggaran.“Saya berpesan agar pimpinan pemerintah tidak mengabaikan rekomendasi dari BPKP karena tangan BPKP itu sampai provinsi, kabupaten, kota, artinya bisa mengawal, mengawasi, mengarahkan,” pungkasnya.(IS/Adv)

BACA JUGA  Ketua DPRD Tanjab Barat Turut Hadir HUT Bank 9 Jambi Ke 61

Share :

Baca Juga

Berita

Kejari Tanjabbar Bidik Dugaan Korupsi di Perusahaan Sawit

Berita

Usai Diperiksa Polda, Kabag Umum Setda Tanjabbar Mendadak Cuti

Berita

PODSI Jambi Loloskan Nomor Terbanyak ke PON 2024

Tanjab Barat

HUT RI SUNGAI TOMAN

Berita

Limbah PT IIS Diduga Cemari Sungai Benanak

Advetorial/Society

Ketua DPRD Tanjab Barat dan Komisi I Sambut Sejuk Aksi Damai Guru Honorer Tanjab Barat

Berita

PetroChina Tegaskan Kepatuhan dalam Proses Investigasi Kasus NEB#9 dan Terus Meningkatkan Penerapan Good Corporate Governance

Berita

Wabup Hairan Sambut Sejuk Kunjungan Pansus I DPRD Provinsi Jambi