Sambut Hari Bahkti Adhyaksa ke 62 dan HUT IAD ke 22, Kejari Tanjung Jabung Barat Santuni Anak Panti Asuhan dan Purnaja di Tanjab Barat Diduga Proses Tender Cacat Hukum, Rekanan Bakal Pidanakan Pokja Banyak Salah Lokasi, Proyek di Dinas PU PR Tanjabbar Dibatalkan Bupati Tanjab Barat Serahkan Bantuan Korban Banjir di Kecamatan Betara

Home / Berita / Pemerintahan / Tanjab Barat

Rabu, 14 Juni 2023 - 19:00 WIB

Bupati Tanjab Barat Ikuti Rakornas Wasin Tahun 2023 Secara Virtual

KUALATUNGKAL Lj- Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) Tahun 2023, Rabu (14/06). Rakornas yang diikuti secara virtual dari ruang rapat Bupati tersebut juga turut dihadiri oleh Inspektur, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Koperindag/mewakili, Sekretaris Disnaker, Kepala DMPTSP/mewakili dan undangan lainnya. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan pihaknya kerap mendapati penolakan maupun penghalangan dalam upaya pengawalan dan hal ini menurutnya berdampak pada pencegahan permasalahan menjadi tidak optimal. Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan pihaknya melakukan pengawasan untuk menyelesaikan mandat pembangunan pada RPJMN 2020-2024 dan pihaknya mendapati adanya program yang belum optimal diselesaikan. Ia juga mengatakan dalam program infrastruktur terdapat 58 proyek strategis yang belum dimulai. Hal ini disebut memiliki resiko keterlambatan proyek hingga tidak optimalnya manfaat pembangunan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya ingatkan bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukan hal yang mudah, menurutnya diperlukan peran pengawasan dalam mewujudkannya.“Bahkan, presiden turun langsung kelapangan untuk memastikan program pemerintah betul-betuk sampai kepada masyarakat dan jika tidak diawasi, tidak sedikit program pemerintah yang bablas dan tidak mendapatkan hasil seperti yang diinginkan,” ujarnya. Presiden juga menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh, sebanyak 43 % program berpotensi tidak optimal. Disamping itu, terdapat potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21 % dari nilai anggaran.“Saya berpesan agar pimpinan pemerintah tidak mengabaikan rekomendasi dari BPKP karena tangan BPKP itu sampai provinsi, kabupaten, kota, artinya bisa mengawal, mengawasi, mengarahkan,” pungkasnya.(IS/Adv)

BACA JUGA  Bupati Tanjabbar Buka Forum Konsultasi Publik RKPD Tanjabbar 2023

Share :

Baca Juga

Berita

Muaythai Tanjabbar Raih 2 Emas, 4 Perak dan 3 Perunggu di Kejurprov

Berita

Wabup Tanjab Barat Pimpin Apel Kesiagaan Penanggulangan Karhutla

Berita

Salurkan Bantuan Korban Banjir di Mandiangin: Al Haris Ingatkan Warga Tetap Waspada

Berita

Bupati Tanjab Barat Hadiri Pelaksanaan Wisuda Sarjana ke-18 STAI An-Nadwah

Berita

Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat Gelar Kunjungan Ke Lapas Kelas IIB Kuala Tungkal

Berita

Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD Se Kecaman Bram Itam, Panitia Undang Narasumber Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat

Berita

Pemkab Tanjab Barat Gelar Upacara Hari Santri Nasional Tahun 2023

Berita

Mencuat Dugaan Pekerjaan Fiktif di Kecamatan Muarasabak Timur Hingga Ratusan Juta Rupiah