Sambut Hari Bahkti Adhyaksa ke 62 dan HUT IAD ke 22, Kejari Tanjung Jabung Barat Santuni Anak Panti Asuhan dan Purnaja di Tanjab Barat Diduga Proses Tender Cacat Hukum, Rekanan Bakal Pidanakan Pokja Banyak Salah Lokasi, Proyek di Dinas PU PR Tanjabbar Dibatalkan Bupati Tanjab Barat Serahkan Bantuan Korban Banjir di Kecamatan Betara

Jahfar : Perda RTRW Tak Mengatur Batas, Tapi Peta SHP yang Mencaplok Wilayah Tanjabbar

KUALATUNGKAL,Lj – Kisruh batas Kabupaten Tanjab Barat dan Tanjab Timur, diiringi dengan pengesahan Perda RTRW oleh DPRD Provinsi Jambi dan Pemprov Jambi yang dinilai merugikan Kabupaten Tanjab Barat, terus memanas.

Meski DPRD dan Pemprov Jambi bersikeras menyanggah Perda RTRW tidak mengatur terkait Batas Wilayah, Namun ada poin krusial yang harus dipahami dan ditinjau ulang oleh DPRD maupun Pemprov Jambi.

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Tanjabbar, Ahmad Jahfar. Dikatakannya poin krusial Itu ada pada lampiran SHP yang menjadi bagian lampiran dan tidak terpisahkan dari Perda RTRW.

“Pada batang tubuh Perda memang tidak ada mengatur soal Batas. Yang ada di peta SHP yang menjadi bagian lampiran dan tak terpisahkan dari perda,” jelasnya.

Menurutnya, pada file SHP itu terdapat Peta Indikatif atau gambaran peta yang diajukan ke Kemendagri bersamaan dengan Perda RTRW. Peta indikatif itulah yang berpotensi besar merugikan Tanjab Barat karena wilayah Tanjab Barat akan masuk ke Tanjab Timur.

BACA JUGA  SKK Migas dan KKKS Tunjukkan Komitmen Temukan Cadangan Migas Baru Dengan Pengeboran High Risk dan Mahal di Laut Dalam

“Mengapa pake peta indikatif, kita punya peta definitif kok. Yakni peta 2012, itu yang tak pernah mereka (Pemprov,red) mau pakai,” sebut Ketua DPD Golkar Tanjab Barat ini. Dalam peta tersebut lanjutnya jelas tergambar bahwa sekitar 17000 Hektare wilayah Tanjabbar dicaplok Tanjabtim.

Lebih lanjut, yang dikhawatirkan saat ini adalah jangan sampai Perda RTRW tersebut menjadi pedoman atau landasan hukum bagi Kemendagri untuk menetapkan batas Daerah Kabupaten Tanjab Barat-Tanjab Timur.

“Justru itu yang kita khawatirkan, dan perlu juga dipahami oleh masyarkat,” kata Jahfar.

Sebelumnya ditegaskan Politisi Golkar ini Perda tersebut dinilai merugikan pemerintah daerah Tanjab barat karena jika peta indikatif perda RTRW di berlakukan maka patok tapal batas Tanjab Barat – Tanjab timur akan bergeser masuk ke dalam wilayah Tanjabbar sekitar 17 ribu hektar.

BACA JUGA  Sangar Tuah Sekate Serahkan Bantuan Sembako Korban Kebakaran

“ini kedzaliman dan perbuatan sewenang wenang terhadap rakyat Tanjab barat oleh Pemprov Jambi dan Pemkab Tanjabbar jangan tinggal diam,” tegasnya.

Jahfar menjelaskan bahwa didalam kawasan peta indikatif tersebut ada 44 sumur migas yang selama ini menjadi sumber PAD Tanjab Barat dan jika peta indikatif diberlakukan maka ada 42 sumur migas yang selama ini menjadi milik Kabupaten Tanjab barat akan menjadi milik Kabupaten Tanjab Timur.

“Saya tidak mengerti atas dasar apa mereka menetapkan peta indikatif pada perda RTRW, padahal pada tahun 2012 kita telah menyepakati tapal batas diwilayah tersebut dengan anggaran yang tidak sedikit,

Kalau setiap daerah bisa membuat peta indikatif maka DPRD Tanjab barat akan membuat peta indikatif juga pada perda RTRW yang akan segera dibahas,” tegasnya lagi.(*/vin)

Share :

Baca Juga

Advetorial/Society

Sekda Membuka Resmi Musrenbang Kecamatan Tungkal Ilir Kab.Tanjab Barat

Berita

Normalisasi Sungai Amburadul, Bupati Tanjabbar Diminta Evaluasi Kabid SDA

Berita

Wabup Hairan Beserta Tim Safari Pemkab Tanjab Barat Kunjungi Desa Pematang Pauh

Berita

Sah! Hery FR Serahkan Berkas Pendaftaran Calon Ketua PWI Provinsi Jambi

Berita

Nyoblos di TPS 03, Anwar Sadat Minta Warga Tanjabbar Jangan Golput

Berita

Dinas PUPR Tanjab Barat Berang, Uang Ganti Rugi Tiang WFC Baru Dibayar 24 Juta

Berita

Bupati Tanjab Barat Hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2023

Berita

SKK Migas dan KKKS Kembali Akan Gelar Forum KapNas ketiga tahun 2023