Sambut Hari Bahkti Adhyaksa ke 62 dan HUT IAD ke 22, Kejari Tanjung Jabung Barat Santuni Anak Panti Asuhan dan Purnaja di Tanjab Barat Diduga Proses Tender Cacat Hukum, Rekanan Bakal Pidanakan Pokja Banyak Salah Lokasi, Proyek di Dinas PU PR Tanjabbar Dibatalkan Bupati Tanjab Barat Serahkan Bantuan Korban Banjir di Kecamatan Betara

Home / Berita / Bisnis / Ekonomi / Energi / Finansial / Industri / Infrastruktur / Nasional / Pemerintahan

Kamis, 28 Desember 2023 - 11:55 WIB

Kick-off PMT Proyek LNG Abadi Setelah Persetujuan Revisi POD

Jakarta,Lj– 28 Desember 2023. INPEX Masela, Ltd. (INPEX Masela), anak perusahaan INPEX CORPORATION (INPEX) yang mengoperasikan Proyek LNG Abadi, mengadakan acara Kick-Off PMT Proyek LNG Abadi bersama SKK Migas pada 28 tanggal Desember 2023, di Jakarta setelah pemerintah menyetujui revisi Plan of Development (POD) yang menyertakan komponen carbon capture storage (CCS) ke dalam revisi POD tersebut.

 

Proyek ini adalah yang pertama di mana biaya terkait CCS telah memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam cost recovery, berdasarkan skema kontrak bagi hasil (PSC) yang mengatur operasi hulu minyak dan gas di Indonesia.

Persetujuan POD revisi tersebut membuka jalan bagi INPEX dan mitranya untuk sepenuhnya mendorong proyek LNG Abadi sebagai proyek bersih dalam mendukung transisi energi.

Kedepannya, INPEX dan mitranya akan melanjutkan operasi termasuk beberapa kegiatan di lokasi serta mempersiapkan pekerjaan FEED. Setelah itu, perusahaan patungan (INPEX, Pertamina dan Petronas) akan melaksanakan proyek dengan tujuan mencapai keputusan investasi akhir / Final Investment Decision (FID) dan memulai produksi pada tahap awal setelah menyelesaikan persiapan yang diperlukan termasuk kegiatan pemasaran dan pembiayaan.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, dalam sambutannya menyebutkan bahwa hari ini menjadi hari yang spesial, karena kita akan melakukan Kick Off Project Management Team Abadi Masela, yang menandai dimulainya Proyek Strategis Nasional yang sangat massif.

“Investasi proyek Abadi Masela sangat besar mencapai US$20.9 billion, dan jika dibandingkan akan setara Rp. 324 Triliun atau hampir 3 (tiga) kali lipat nilai investasi kereta cepat Jakarta-Bandung”, terang Dwi.

Dwi mengucapkan syukur bahwa tantangan demi tantangan dapat diatasi satu persatu. Dia mengatakan, langkah maju proyek ini dimulai dengan masuknya partner baru yaitu Pertamina dan Petronas serta bulan November 2023 yang lalu, pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri ESDM telah mengeluarkan Persetujuan Revisi kedua atas POD I Lapangan Abadi di Wilayah Kerja Masela. Proyek ini akan menghasilkan Pendapatan pemerintah sebesar US$37,8 Miliar atau setara Rp 586 Triliun.

BACA JUGA  Bupati Serahkan Bantuan kepada Nelayan Sekaligus Launching Penyaluran Bantuan UMKM oleh Baznas Tanjab Barat

Proyek LNG Abadi ini juga menjadi bukti komitmen Indonesia dalam meningkatkan produksi sekaligus menurunkan emisi. Karena lapangan gas Abadi juga memiliki potensi untuk penyimpanan CO2 bahkan menjadi CCS Hub dengan kemampuan injeksi CO2 sebesar 71-80 Juta Ton dan Kapasitas Penyimpanan 1,2 Gigaton. “CCS Hub pada Proyek Abadi Masela menambah daftar proyek CCS yang sedang dibangun di industri hulu migas, sekaligus menegaskan keberpihakan dan kontribusi industri ini dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung Pemerintah dalam mencapai net zero emission di tahun 2060”, ujar Dwi.

Dwi menekankan pentingnya acara ini untuk mensinkronkan tekad bersama untuk mempercepat penyelesaian proyek dari target onstream di Q4 2029. Dia mengatakan jika proyek Abadi Masela bisa dipercepat maka berpotensi mempercepat penerimaan pendapatan dari proyek ini yang mencapai sekitar US$ 5 miliar, sebaliknya jika terjadi keterlambatan akan berpotensi tambahnya biaya proyek sekitar US$ 1 miliar setiap tahunnya diluar tambahan biaya tenaga kerja.

“Kick off hari ini adalah milestone penting, dan saya minta tim SKK Migas dan Inpex Masela untuk terus mencari potensi kegiatan untuk mempercepat proyek. Jika proyek Abadi Masela bisa lebih cepat selesai, maka dampaknya sangat besar berupa percepatan penerimaan negara dan tambahan pasokan gas untuk mendukung kebutuhan domestik”, katanya.

“Kemajuan dari Proyek Abadi LNG ini sangat dinanti oleh oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia, karena menjadi salah satu tulang punggung untuk mencapai target produksi di 2030 yaitu minyak 1 juta barel per hari (BOPD) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD)”, Pungkas Dwi.

BACA JUGA  Wabup Hairan Resmikan Workshop Ketahanan Remaja dalam Percepatan Penurunan Stunting

Sementara Managing Executive Officer, Senior Vice President, Asia Projects, INPEX, Akihiro Watanabe, di dalam sambutannya memaparkan.
“INPEX sangat menghargai dukungan dari SKK Migas dan pemerintah Indonesia dalam merevisi POD untuk memasukkan CCS, yang merupakan momentum baik bagi kami. Ke depannya, INPEX bersama JVP dengan sungguh-sungguh akan mengimplementasikan revisi POD melalui dukungan dan bimbingan dari SKK Migas dan pemerintah.”

Volume produksi LNG tahunan proyek LNG Abadi diperkirakan akan mencapai 9,5 juta ton dan diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan energi di Indonesia, Jepang dan negara-negara Asia lainnya serta menghasilkan pasokan energi bersih yang stabil dalam jangka panjang, berdasarkan sifat ladang gas terkemuka di dunia dan cadangan berlimpah yang memungkinkan pengembangan yang efisien, serta komponen CCS Proyek.
Selain itu, Proyek ini secara khusus diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial yang sangat dibutuhkan di bagian timur Indonesia, serta untuk mencapai tujuan Indonesia terkait target nol emisi CO2 pada tahun 2060.

1 Cost recovery dalam kontrak bagi hasil (PSC)
Kontrak Bagi Hasil (PSC) menetapkan bahwa perusahaan pengembang minyak dan gas alam yang melakukan pekerjaan eksplorasi, pengembangan, dan produksi dengan biaya sendiri sebagai kontraktor pemerintah negara penghasil minyak, berhak atas recovery biaya eksplorasi, pengembangan, dan produksi selama tahap produksi dalam bentuk sebagian dari hidrokarbon yang diproduksi. Bagian yang tersisa kemudian dibagi antara negara penghasil minyak dan kontraktor sesuai dengan rasio alokasi yang telah ditentukan.

Di Indonesia, persetujuan pemerintah diperlukan ketika menentukan tingkat recovery biaya yang diizinkan, di mana tingkat yang lebih besar mengarah pada peningkatan arus kas dan ekonomi proyek bagi kontraktor.(*/Vin)

Share :

Baca Juga

Berita

Seluruh Jaksa Mengikuti Rapat Kerja Bersama Kejati Jambi

Berita

SKK Migas Dorong Digitalisasi dalam Assurance, Manajemen Risiko dan Investigasi

Berita

Banyak Cabor Andalan Tanjabbar Tak Ada Tempat Latihan

Berita

SKK Migas – KKKS Seleraya Merangin Dua Tambah Produksi Migas di West Belani #18

Berita

Bupati Tanjab Barat Lakukan Penandatanganan Kerjasama dengan Universitas Jambi

Berita

Wabup Tanjab Barat Didampingi Ketua GOW Bukber Anak Yatim Panti Asuhan Aisyiyah Muhammadiyah

Berita

Suprayogi Saiful Pegang Kendali MPC Pemuda Pancasila Tanjab Barat

Berita

Wabup Hairan Resmikan Workshop Ketahanan Remaja dalam Percepatan Penurunan Stunting