Ahmad Jahfar: Bukan Pencitraan Bupati, Program BAZNAS itu Sudah Benar, Diatur Pemerintah Pusat
KUALATUNGKAL,Lj – Jelang Pemilukada, Program BAZNAS yang menjadi unggulan pemerintah kabupaten Tanjab Barat, menjadi topik hangat dan Bahan senjata segelintir oknum yang sengaja menggoreng program baik tersebut.
Program bantuan ke masjid dan madrasah lewat BAZNAS dinilai sebagian pihak sebagai pencitraan yang dituding dilakukan oleh Bupati Tanjabbar Anwar Sadat, untuk mengambil simpati masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Jahfar, Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Tanjabbar – Tanjabtim, mengatakan, program BAZNAS itu sudah ada diatur dalam ketentuan dari Pemerintah Pusat. Tentunya BAZNAS ini harus diselenggarakan oleh pemerintah yang sah.
Kebetulan saja bahwa Bupati yang salah satu calon hari ini ikut berkontestasi sedang mengelola BAZNAS.
“Saya kira pak Bupati sekarang justru sudah betul, menjalankan anggaran yang berasal dari BAZNAS itu dengan tepat dan benar. Maka saya berharap lawan kompetitor kita tidak cemburu terkait hal itu. Itu hal yang wajar saja bahwa Bupati Inkamben menjalankan kewajibannya untuk juga menyelenggarakan dana yang berasal dari BAZNAS itu,”katanya.
Justru, lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Tanjabbar ini, kalau Bupati tidak menjalankan dana BAZNAS itu untuk tidak kemasyarakatan, malah keliru.
“Justru Bupati menjalankan kewajibannya. Masak orang yang jalankan kewajiban selaku penyelenggara pemerintah daerah keliru tentu tidak kan,”tegasnya.
Data yang dihimpun, program pengelolaan zakat dilingkungan Pemerintah Daerah melalui Baznas didukung penuh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung harmonisasi pengelolaan zakat di lingkungan pemerintah daerah (Pemda). Dukungan itu diwujudkan Kemendagri dalam bentuk regulasi dan kebijakan fiskal.
Kemendagri, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 420.12/4456/SJ tentang Penguatan Kelembagaan Baznas di Daerah. Melalui SE tersebut, Kemendagri siap memberikan payung hukum bagi Pemda dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penguatan Baznas. Selain itu, Kemendagri juga meminta Pemda untuk melakukan penguatan jaringan melalui pembentukan Unit Pengelola Zakat (UPZ) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).(*)
