Tanjabtim,LJ-Proyek Pembangunan di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur semakin marak tanpa adanya papan nama (Informasi) kegiatan. hal ini kini menjadi perhatian di kalangan masyarakat, dan menduga dinas pendidikan terkesan tutup mata.
Betapa tidak, seperti proyek pembangunan rehabilitasi gedung sekolah, perpustakaan dan perumahan guru baik rehab maupun bangunan baru belum di ketahui siapa pekerjanya dan sumber dana belum di ketahui sebab tidak menggunakan papan nama atau banner yang menyatakan adanya kegiatan pembangunan atau Rehab Gedung sekolah.
Hasil pantauan dan Investigasi di lapangan, pengerjaan Gedung sekolah dan perpustakaan tersebut sudah berjalan sejak beberapa bulan terakhir tapi tidak seperti pembangunan proyek aset pemerintah lainnya, yang ada papan nama dalam proyek ini tidak terlihat papan nama proyek yang mencantumkan Spesifikasinya, seperti berapa anggaran, kapan dimulai dan berakhir, Hal ini tentu menjadi sorotan masyarakat yang kerap beraktivitas di kawasan tersebut juga tak lepas dari sorotan para pewarta.
tidak selayaknya pengerjaan proyek yang menggunakan uang pemerintah atau Uang negara tidak memiliki papan nama proyek. Besar ataupun kecil anggaran untuk proyek itu tetap harus dibuat papan namanya.
proyek kecil saja di tingkat Desa yang hanya belasan juta, tetap di tempel papan proyeknya. Karena ini wajib,dan itu diatur undang-undang.
Untuk diketahui, Pemasangan papan proyek itu sebagai bentuk patuh terhadap Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 15 Huruf (d.) merupakan hal yang patut dipertanyakan.Sebab sudah menutupi transparansi publik melanggar UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan imformasi Publik(KIP).
Apakah ini karena unsur keteledoran atau malah kesengajaan, sejumlah proyek Rehab berat atau sedang walau tema nya bersumber dana nya jelas dari APBD tentu dana nya pakai uang negara.proyek Rehab ruang kelas,sanitasi wc sekolah dan perpustakaan yang Tidak terpasangnya plang papan namanya atau informasi keterbukaan publik pada proyek tersebut,Itu semua bertentangan dengan semangat keterbukaan dan transparansi yang dituangkan Pemerintah dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
Dengan tidak dipasangnya papan nama, masyarakat tidak bisa turut mengontrol pembangunan tersebut. Kondisi ini membuat sejumlah kalangan mulai mempertanyakan kinerja Dinas Pendidikan apa ini memang disengaja biar tidak ketahuan kebobrokannya.(Sabri)
