Tanjabtim,Lj- Pemerintah desa Cemara kecamatan Sadu tanjung Jabung Timur tidak menunjukan komitmenya terhadap transparansi pengelolaan anggaran dana desa. Hal ini terlihat dengan memasang baliho yang menampilkan realisasi Anggaran pendapatan belanja dan belanja desa(APBDes) tahun 2023 serta hanya menampilkan perubahan APBDes 2024.
Sesuai dengan peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan desa,pemasangan papan/baliho APBDes ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui segala pengalokasian , penggunaan hingga rincian Anggaran kegiatan yang telah di rencanakan oleh pemerintah desa secara jujur dan transparansi.
Arip Kamil, Kades Cemara saat di konfirmasi awak media ini mengenai realisasi Anggaran pendapatan belanja dan belanja desa(APBDes tahun 2023) melalui pesan singkat menyebutkan yang tahun 2023 sudah tidak terpasang lagi. “Sekarang loh sudah tahun 2024,”Sebutnya.
namun kenyataan kades hanya memasang APBDes 2024 yang berisi tentang program dan kegiatan yang di laksanakan serta besaran anggaran yang di siapkan untuk masing masing program dan kegiatan tersebut.
LPJ APBDes merupakan laporan yang berisi tentang realisasi pendapatan dan belanja desa selama satu tahun anggaran
Sebagai bentuk transparansi pengelolaan anggaran desa dan dapat di artikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat desa
Sebagaimana telah di atur dalam UUD 1945 pasal 28 f UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan UU no 6 tahun 2014 pasal 82 dan 86 tentang desa,desa Cemara kecamatan Sadu kabupaten Tanjabtim patut diduga tidak mewujudkan transparansi informasi publik.
(Sabri setiawan)
