KUALATUNGKAL,Lj – SMSI ( Serikat Media Siber Indonesia) Kabupaten Tanjab Barat, menilai posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden sudah tepat dan relevan dengan kebutuhan penegakan hukum serta pelayanan masyarakat saat ini.
Hal ini ditegas pengurus SMSI Tanjab Barat melalui Ketua nya Ikmal Mardiansyah S,Sos. Menurut Ikmal, struktur tersebut membuat Polri lebih leluasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta memberikan pelayanan publik secara maksimal.
“Polri di bawah Presiden langsung itu sudah tepat. Dengan posisi ini, Polri bisa bekerja lebih optimal, tidak terbebani kepentingan birokrasi kementerian, dan lebih fokus pada tugas utama melayani masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan,” ujar Ikmal, Selasa 27 Januari 2026.
Ia menjelaskan, apabila Polri ditempatkan di bawah kendali kementerian, maka institusi tersebut justru berpotensi melemah. Hal itu akan berdampak pada menurunnya efektivitas penegakan hukum serta berkurangnya kewibawaan Polri sebagai aparat penegak hukum.
“Kalau Polri berada di bawah kementerian, maka akan lemah. Taring penegakan hukumnya bisa hilang, dan akhirnya Polri tidak lagi maksimal seperti sekarang. Padahal, masyarakat membutuhkan Polri yang kuat, tegas, dan independen,” jelasnya.
Mizwan juga menyoroti pendirian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilainya sebagai pilihan tepat dan patut diapresiasi.
Menurutnya, langkah-langkah yang diambil Kapolri bukan semata-mata untuk mempertahankan posisi, melainkan sebagai upaya menjaga marwah dan integritas institusi Polri.
“Pilihan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sangat tepat. Ini bukan soal ingin terus berada di puncak, tetapi menjadi momen penting untuk mempertahankan integritas Polri dalam melayani masyarakat, menjaga Kamtibmas, dan menegakkan hukum secara profesional,” tegas pimpinan Media Online lingkarjambi.id ini.
Ia berharap, kedepan Polri terus memperkuat kepercayaan publik dengan menjaga profesionalisme, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas,”tandasnya. (*)
